Padang, Denbagus.co-Bupati Solok hadiri pembukaan Pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2026, Rabu (29/10/2025) bertempat di Hotel Truntum Padang.
Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Pimpinan DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Solok, Kepala Badan/Dinas/Kantor Kabupaten Solok beserta Camat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
Ketua TAPD, Plh. Sekda Eva Nasri dalam laporan nya menyamopaikan, penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026 mengacu pada arah kebijakan fiskal nasional sebagaimana tertuang dalam APBN Tahun 2026, serta memperhatikan kondisi fiskal daerah yang aktual.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, penerimaan transfer ke daerah secara nasional mengalami penyesuaian, termasuk Pemerintah Kabupaten Solok.
“Untuk Kabupaten Solok, jumlah penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan Rp.222.276.699.000,00. dibandingkan alokasi dana transfer yang tercantum pada APBD TA 2025, sementara jika dibandingkan dengan alokasi dana transfer pada saat efisiensi dan pada saat penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 terdapat penurunan sebesar Rp.144.842.530.000,00,” ucapnya.
ia mengatakan, penurunan ini terjadi pada semua komponen Dana Transfer Pemerintah Pusat, yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas fiskal dan ruang fiskal daerah.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bersama TAPD telah merumuskan beberapa langkah-langkah strategis untuk menyesuaikan kondisi pendapatan tersebut, antara lain sebagai berikut:
– Melakukan penyesuaian dan rasionalisasi terhadap belanja daerah secara selektif, dengan memastikan bahwa program dan kegiatan yang bersifat wajib dan prioritas tetap menjadi fokus utama, terutama yang mendukung pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
– Menunda atau mengurangi kegiatan yang belum mendesak dan tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik, agar alokasi anggaran dapat difokuskan pada kebutuhan yang lebih penting dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
– Meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran, termasuk dalam hal perjalanan dinas, kegiatan pertemuan, konsumsi, serta pengadaan barang dan jasa yang masih dapat dioptimalkan.
– Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta mendorong peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tata kelola yang lebih profesional dan inovatif.
– Mengembangkan sumber pembiayaan alternatif, seperti kerja sama dengan pihak swasta melalui Public Private Partnership (PPP), serta memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam bentuk program bantuan keuangan dan dukungan kegiatan strategis.
– Mendorong inovasi dalam pelaksanaan program pembangunan, melalui pendekatan berbasis hasil (result-based budgeting), pemanfaatan teknologi informasi, dan kolaborasi lintas sektor agar efisiensi dan efektivitas pembangunan dapat ditingkatkan.
– Memperkuat perencanaan dan pengendalian anggaran, agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Solok yang “Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera”.
Sementara itu, Bupati Solok Jon Firman Pandu dalam kesempatan nya menyampaikan, pertemuan ini memiliki arti yang sangat strategis, karena menandai di mulainya proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2026, sebuah dokumen yang akan menjadi peta jalan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita di tahun mendatang.
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kita semua menyadari bahwa Tahun Anggaran 2026 membawa tantangan fiskal yang tidak ringan. Adanya kebijakan penyesuaian fiscal nasional, termasuk pengurangan Dana Transfer ke Daerah, menuntut kita untuk lebih cermat, bijaksana, dan bertanggungjawab dalam menyusun setiap postur dan program anggaran. Oleh karena itu, arah kebijakan APBD 2026 kita fokuskan pada:
1. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta optimalisasi potensi sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM.
2. Efisiensi Belanja Daerah, dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan.
3. Pemanfaatan Dana Transfer secara Tepat Sasaran, meski terbatas, untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan strategis.
4. Inovasi Pembiayaan dan Kerja Sama yang berlandaskan prinsip kehati-hatian akuntabilitas.
“Rancangan APBD yang akan kita bahas bersama ini disusun dengan penuh kehati-hatian, mencerminkan kondisi fiskal yang kita hadapi. Postur anggaran yang diusulkan dirancang secara realistis, dengan pendapatan yang diproyeksikan mengalami peningkatan, sementara belanja daerah disesuaikan untuk lebih efisien dan fokus pada prioritas. Defisit yang terjadi akan ditutup melalui sumber pembiayaan yang tersedia,” kata bupati.
Bupati menyampaikan, pendekatan ini kita lakukan tanpa mengorbankan kualitas pembangunan dan pelayanan publik, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Saya berharap, melalui forum Banggar dan TAPD ini, kita dapat melakukan pembahasan yang konstruktif, detail, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Solok,” harap bupati.
“Izinkan saya sekali lagi menekankan bahwa musyawarah yang kita lakukan ini bukan sekadar memenuhi kewajiban formal, melainkan wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk membangun Kabupaten Solok yang lebih sejahtera, adil, dan maju. Mari kita jadikan ruang ini sebagai tempat untuk saling mendengar, berbagi pandangan, dan akhirnya menemukan titik terang terbaik bagi kepentingan rakyat,” tutup bupati.(Roni Akhyar)
