Oleh: Miler Krisdoni, SE (Wartawan Madya)
Sebab dari sistem demokrasi di Indonesia, pergantian kepala pemerintahan di suatu daerah merupakan hal lumrah, dimana pesta demokrasi pertukaran pimpinan ini berlangsung satu kali dalam masa lima tahun.
Termasuk di Kabupaten Solok, setelah hampir tiga bulan Bupati Solok dan Wakil Bupati Solok, Jon Firman Pandu dan Candra dilantik sesuai hasil Pilkada 2024 lalu, tentunya akan banyak pekerjaan-pekerjaan pro-rakyat yang sudah menanti.
Kemudian, jika banyak orang sekarang coba menilai kinerja pasangan kepala daerah ini, dari 100 hari pertama mereka bekerja, maka menurut penulis itu hanya instrumen politik yang belum bisa diukur sebagai hasil kinerja. Karena kerja itu dimulai dari perencanaan, tidak serta merta setelah dilantik bisa bekerja maksimal seperti yang awam artikan. Dan mungkin akan berbeda kiranya jika program 100 hari ini berada pada pemerintahan pusat.
Justru satu hal mungkin, yang perlu menjadi perhatian di awal pemerintahan mereka, evaluasi bagi para pejabat yang sekarang bekerja. Seharusnya dimasa transisi ini, sudah ada catatan-catatan khusus bagi setiap orang yang sedang menjabat, baik kelebihan, maupun kekurangan mereka dalam bekerja, termasuk terkait etika dan moral mereka sebagai pejabat dalam melayani masyarakat.
Karena, pejabat di pemerintahan semestinya orang-orang mumpuni, yang bisa menterjemahkan setiap keinginannya dalam memimpin dalam kerangka mensejahterakan rakyat Kab. Solok.
Pejabat yang mereka pilih seharusnya bisa bekerja dengan baik, sesuai dengan visi dan misi yang diusung ketika masa kampanye Pilkada, supaya jangan hanya menjadi janji manis yang ujungnya menyakiti hati masyarakat yang sudah berharap akan perubahan yang lebih di Kab. Solok.
Kemudian, yang tidak kalah penting untuk dipertimbangan dari pejabat-pejabat itu, banyaknya temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI dari tahun ketahun, karena bisa itu merupakan karakter yang melekat pada pribadi, termasuk banyaknya indikasi dugaan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, contohnya menerima gratifikasi dari hasil menjabat.
Karena jika hal-hal tersebut dibiarkan, suka tidak suka, mau tidak mau, bisa saja pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Jon Firman Pandu-Candra. Apalagi jika sempat terjadi proses hukum bagi mereka, maka masyarakat akan melihat itu adalah hasil pemerintahan JFP-Candra, walaupun sebenarnya itu produk jauh sebelum pemerintahan ini berjalan.
Pergantian dan pengangkatan pejabat yang baru, seharusnya benar-benar objektif. Bisikan tim sukses sah-sah saja sebagai masukan, tetapi dalam memutuskan JFP-Candra tetap harusnya mengedepankan penilaian yang objektif, termasuk ‘track rekord’ mereka selama menjabat, sehingga pencapaian pemerintahan baru ini tidak hanya sebatas sejuk dan damai, tetapi juga dapat mensejahterakan masyarakat Kab. Solok.
Pemerintahan JFP-Candra seharusnya sangat hati-hati terhadap pejabat yang terlihat sangat ambisius, bermulut manis, terlihat tiba-tiba sangat rajin, pintar cari muka, pandai menjelekkan kawan-kawan sama menjabat, apalagi ikut royal saat perhelatan Pilkada.
Karena, mereka berani habis-habisan tentu tidak gratis begitu saja, bisa dipastikan dibalik pengorbanan palsu itu, ada dugaan niat jahat yang mereka lindungi, atau justru yang akan mereka lakukan.
Parahnya lagi, di daerah yang terkenal dengan slogan ‘Alue Jo Patuik’ ini ada suara-suara sumbang tentang para pejabat ini. Dimana, demi ambisi terhadap jabatannya, diduga sampai rela harus menzolimi orang-orang yang tergantung kepada mereka sesuai kewenangan yang mereka miliki, bahkan diduga tidak segan-segan meminta uang kepada pihak rekanan, dan sudah dijanjikan proyek di awal, sebagai bentuk pengembalian uang yang telah diminta sebelumnya.
Dan dugaan kejadian tersebut tidak hanya sekarang saja, tetapi hal-hal seperti itu diduga sudah pernah berlangsung lama di Kab. Solok. Dimana ada pejabat “culas” dan rakus yang sengaja merangkul pihak rekanan tertentu untuk di jadikan ATM berjalan, jika sewaktu-waktu butuh pendanaan. Termasuk untuk kepentingan pribadi mereka sendiri seperti, untuk kuliah anak, bayarkan tiket pesawat keluarga, bangun rumah pribadi, bahkan parahnya, dugaan uang haram tersebut, juga mereka gunakan untuk mengamankan beberapa kasus mereka selama menjabat dan mengatasnamakan untuk pimpinan (Bupati). Bahaya bukan….?
Semoga pemerintahan Jon Firman Pandu- Candra dapat berjalan dengan baik dan lancar, semoga Kabupaten Solok kembali kemasa jayanya, dan pejabat-pejabat culas, yang hanya akan menggerogoti, dan merusak tatanan pemerintahan dimasa mereka “terfilter dengan baik”.
