Kabupaten Solok, Denbagus.co_Pelaksanaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Batang Lembang, Kabupaten Solok–Kota Solok Lanjutan (TKD), yang menelan anggaran lebih dari Rp2 miliar, menjadi sorotan masyarakat. Proyek yang dikerjakan CV Jaya Vista Group tersebut diduga memiliki sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan, terutama terkait mutu konstruksi, penggunaan material, volume pekerjaan, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Proyek yang berada di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, itu merupakan kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Kontrak 04.19/PJPA-SDA.BK/APBD/IX-2026.
Sejumlah dugaan ketidaksesuaian pekerjaan mencuat setelah adanya laporan masyarakat dan penelusuran langsung media ini ke lokasi proyek, Jumat (6/11/2026).
Masyarakat mempertanyakan kualitas pelaksanaan pekerjaan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari dinas terkait, terutama menyangkut kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.
Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, ditemukan dugaan sejumlah kondisi yang memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan teknis lebih lanjut.
Di antaranya, dugaan penggunaan material pasir dan batu yang berasal dari sekitar lokasi proyek, pemasangan batu yang terlihat diletakkan langsung di atas permukaan tanah, serta komposisi campuran semen dan pasir sebagai perekat pasangan batu yang dipertanyakan.
Selain itu, terdapat dugaan kurangnya penggunaan semen dalam campuran mortar, pemasangan batu yang tidak memperlihatkan celah perekat secara merata, serta pasangan batu yang bersandar langsung pada tebing tanah.
Persoalan lainnya yang turut menjadi perhatian adalah kondisi konstruksi kaki pasangan (koporan) yang belum terlihat jelas, material batu yang masih bercampur tanah, dugaan penggunaan kembali material pasangan lama yang masih terdapat sisa beton, serta dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan.
Bahkan, terdapat bagian tebing Sungai Batang Lembang yang mengalami keruntuhan disuda akibat kesalahan teknis pengerjaan. Kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya, termasuk kemungkinan adanya faktor teknis dalam pelaksanaan pekerjaan.
Aspek keselamatan kerja juga menjadi sorotan. Sejumlah pekerja diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat melakukan aktivitas konstruksi di lapangan.
Seorang warga Nagari Koto Baru berinisial M, yang tinggal di sekitar lokasi proyek, mengaku prihatin dengan kondisi pekerjaan tersebut. Ia menilai pengawasan dari instansi terkait perlu ditingkatkan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan.
“Ini adalah pekerjaan proyek paling hancur yang pernah saya lihat. Dinas terkait terkesan diam saja, seperti tidak berdaya melihat kondisi ini. Jika dibiarkan, tentu masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan yang akan dirugikan,” ungkap M.
Menurutnya, kualitas pekerjaan infrastruktur irigasi harus menjadi perhatian utama karena fasilitas tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan sektor pertanian.
” Dengan Kejadian ini, kami minta SDABK Sumbar tegas soal mutu dan kualitas, mereka mesti turun kelapangan, jangan cuma kontrol duduk manis saja di belakang meja,” pinta M
Disisi lain, menanggapi berbagai dugaan tersebut, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat, Hendri Yulindra, ST., MT., saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Sabtu (7/11/2026), menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik, masukan, maupun laporan masyarakat dan media.
Ia menegaskan, dinas tidak akan menoleransi tindakan yang dapat mengganggu kualitas dan mutu pekerjaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara.
“Pada prinsipnya, kami dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat sangat terbuka terhadap kritik, masukan, maupun laporan masyarakat dan media. Hal ini merupakan bagian dari fungsi kontrol publik agar setiap pekerjaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara dapat terlaksana sesuai ketentuan, tepat mutu, tepat volume, tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Hendri.
Terkait berbagai dugaan yang disampaikan, Hendri menjelaskan bahwa setiap pekerjaan konstruksi telah dilengkapi dokumen kontrak, spesifikasi teknis, gambar kerja, serta ketentuan pelaksanaan yang menjadi pedoman bagi penyedia jasa dan konsultan pengawas.
Namun, pihaknya tidak akan mengambil kesimpulan hanya berdasarkan dokumentasi foto maupun video. Pemeriksaan dan verifikasi teknis secara langsung di lapangan akan dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
“Terhadap dugaan yang disampaikan, kami tidak akan mengambil kesimpulan hanya berdasarkan dokumentasi foto atau video, melainkan akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi teknis secara langsung di lapangan,” jelasnya.
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Hendri menyampaikan akan meminta PPTK, konsultan pengawas, dan tim teknis untuk segera melakukan pengecekan terhadap sejumlah aspek pekerjaan.
Pemeriksaan tersebut meliputi:
- Komposisi campuran material pasangan, khususnya kesesuaian perbandingan semen dan pasir dengan spesifikasi teknis serta metode pengendalian takaran di lapangan.
- Metode pelaksanaan pasangan batu, termasuk tata cara pemasangan, penggunaan mortar sebagai perekat, kondisi dasar pasangan, serta kesesuaian pekerjaan dengan gambar dan spesifikasi teknis.
- Penggunaan material lokal, baik batu maupun pasir, untuk memastikan material yang digunakan memenuhi persyaratan mutu, spesifikasi teknis, hasil pemeriksaan atau pengujian, serta ketentuan persetujuan penggunaannya.
- Konstruksi kaki pasangan atau koporan, guna memastikan kesesuaiannya dengan gambar rencana dan kondisi teknis pada masing-masing segmen pekerjaan.
- Penggunaan kembali material pasangan lama, untuk memastikan apakah terdapat penggunaan material bekas dan apakah hal tersebut diperbolehkan berdasarkan persyaratan teknis kontrak.
- Kesesuaian volume pekerjaan, melalui pengukuran dan pemeriksaan fisik di lapangan dengan mengacu pada gambar kerja, perhitungan volume, serta dokumen kontrak.
- Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi, termasuk pemenuhan standar Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), penggunaan alat pelindung diri, serta penerapan prosedur keselamatan bagi seluruh pekerja.
Hendri menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, volume kontrak, maupun ketentuan keselamatan konstruksi, pihaknya akan meminta PPK mengambil langkah korektif sesuai kewenangan dan ketentuan kontrak.
Langkah tersebut dapat berupa perbaikan hingga pembongkaran terhadap bagian pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis apabila memang diperlukan.
“Kami tegaskan bahwa apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, volume kontrak, maupun ketentuan keselamatan konstruksi, maka akan diperintahkan kepada PPK untuk mengambil langkah-langkah korektif sesuai kewenangan dan ketentuan kontrak, termasuk perbaikan atau pembongkaran terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan apabila memang diperlukan,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa pihak SDABK Sumbar tidak akan mentoleransi apabila ditemukan unsur kesengajaan untuk mengurangi volume pekerjaan, menurunkan mutu konstruksi, ataupun tindakan lain yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi publik, Hendri turut mengundang rekan-rekan media untuk menyaksikan proses pemeriksaan lapangan yang nantinya dilakukan oleh tim teknis SDABK Sumbar.
“Prinsip kami jelas, pembangunan infrastruktur irigasi bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik dan menghabiskan anggaran, tetapi harus menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, berfungsi dengan baik, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta petani,” pungkas Hendri.
Masyarakat kini menantikan tindak lanjut konkret dari Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat. Pemeriksaan teknis secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan kejelasan atas berbagai dugaan yang muncul sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar menghasilkan infrastruktur irigasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
(Miler)
