Kabupaten Solok, Denbagus.co-Perjalanan seorang kepala daerah ke Jakarta tidak semestinya hanya dinilai dari seberapa sering ia meninggalkan daerah, tetapi juga dari apa yang diperjuangkan dan hasil yang berhasil dibawa pulang untuk kepentingan masyarakat. Hal itu tercermin dari upaya Bupati Solok, Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H., yang berhasil memperjuangkan dukungan peralatan kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk RSUD Arosuka dengan nilai sekitar Rp13,87 miliar.
Ditengah beragam komentar dan tudingan di media sosial yang menyebut aktivitas Bupati Solok ke Jakarta hanya sebatas perjalanan biasa, hadirnya dukungan peralatan medis tersebut memberikan gambaran berbeda. Ada proses komunikasi, koordinasi, dan perjuangan pemerintah daerah di tingkat pusat yang hasilnya diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Solok.
Capaian ini juga memperlihatkan pentingnya kemampuan kepala daerah membangun jejaring pemerintahan dan komunikasi politik nasional. Sebagai kader Partai Gerindra, Jon Firman Pandu memiliki potensi jejaring politik yang dapat menjadi modal dalam memperjuangkan kepentingan daerah, sekaligus membuka ruang koordinasi lebih luas dengan pemerintah pusat.
Berdasarkan dokumen rekap rekomendasi hasil desk Kementerian Kesehatan, RSUD Arosuka masuk dalam daftar penerima rekomendasi bantuan yang mencakup 15 jenis peralatan medis dengan total 76 unit. Penguatan dasar program tersebut juga tercantum dalam Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/D/1587/2026 tentang lokus penerima bantuan alat kesehatan.
Adapun 15 jenis peralatan medis tersebut meliputi Meja Operasi senilai Rp511,19 juta, Mesin Anestesi Rp680,74 juta, Instrumen General Surgery Rp300 juta, Instrumen Sectio Rp100 juta, Electro Surgical Unit Rp254 juta, Ventilator Rp1,61 miliar, Bed ICU sebanyak 8 unit senilai Rp489,01 juta, Patient Monitor sebanyak 9 unit senilai Rp1,40 miliar, Syringe Pump Rp79,95 juta, Infuse Pump sebanyak 18 unit senilai Rp293,22 juta, Suction Pump Rp161,19 juta, General X-Ray Rp6,58 miliar, Bed Patient Set sebanyak 20 unit senilai Rp1,07 miliar, Pendant OK Rp313 juta, serta Meja Periksa senilai Rp17 juta. Total nilai berdasarkan rincian tersebut mencapai Rp13.849.300.000 atau sekitar Rp13,85 miliar.
Dari keseluruhan peralatan tersebut, General X-Ray menjadi perangkat dengan nilai terbesar, mencapai Rp6.586.920.000. Kehadiran fasilitas ini diharapkan memperkuat kemampuan pemeriksaan radiologi dan mendukung proses penegakan diagnosis pasien. Sementara perangkat lainnya akan menunjang pelayanan operasi, perawatan intensif, anestesi, serta berbagai kebutuhan medis di RSUD Arosuka.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, Rosmadelly, S.K.M., M.Biomed., menjelaskan bahwa bantuan peralatan medis tersebut tidak datang secara otomatis tanpa adanya upaya dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Menurutnya, peran Bupati Solok dalam membangun komunikasi dan koordinasi bersama sejumlah kementerian menjadi bagian penting dalam memperjuangkan kebutuhan fasilitas kesehatan daerah.
Rosmadelly menambahkan, nilai bantuan tersebut merupakan dukungan yang sangat berarti bagi Kabupaten Solok. Apabila seluruh kebutuhan peralatan medis itu harus dipenuhi melalui APBD, tentu akan menjadi beban anggaran yang besar dan sulit direalisasikan sekaligus. Karena itu, upaya kepala daerah membuka akses dukungan pemerintah pusat menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan.
Tidak hanya dari sisi fasilitas, Direktur RSUD Arosuka, Jebnoka Levismon, S.K.M., M.M., menjelaskan bahwa pihaknya saat ini juga tengah mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan pelayanan. Menurutnya, ketersediaan peralatan medis harus berjalan beriringan dengan kesiapan tenaga profesional agar seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia menyebutkan, sejumlah dokter saat ini sedang menjalani pendidikan dokter spesialis, sementara tenaga perawat juga tengah mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi. Persiapan tersebut dilakukan secara bertahap, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan lainnya sesuai kualifikasi masing-masing layanan.
Jebnoka menargetkan, sebelum akhir tahun 2027, RSUD Arosuka sudah dapat meluncurkan beberapa layanan kesehatan baru.
“Target kita, sebelum akhir tahun 2027 ini beberapa layanan kesehatan sudah bisa kita luncurkan. Karena itu, saat ini kita sedang mempersiapkan seluruh kebutuhan, baik dari sisi peralatan maupun sumber daya manusia. Dokter kita persiapkan melalui pendidikan spesialis, perawat juga kita tingkatkan kompetensinya melalui pelatihan,” jelasnya.
Ia berharap pengembangan tersebut menjadi bagian dari dukungan nyata terhadap semangat Pemerintah Kabupaten Solok dalam menghadirkan pelayanan yang profesional, humanis, serta melayani dengan sejuk dan damai.
Menanggapi berbagai perhatian dan komentar masyarakat, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat terhadap berbagai upaya pemerintah daerah di tingkat pusat.
“Alhamdulillah, berkat dukungan dan doa tulus masyarakat kita, upaya yang kita lakukan di pusat selalu berjalan lancar tanpa ada rintangan yang berarti,” ungkapnya. Terkait beragam komentar dan penilaian masyarakat, ia menyebut perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar.
“Jikalaupun masih ada bahasa yang kurang tepat terhadap kami, itu hal biasa dan wajar saja. Namanya masyarakat tentu memiliki pandangan dan penilaian yang berbeda-beda,” tuturnya. Bahkan, dengan nada bercanda, ia berharap komentar tersebut muncul karena masyarakat peduli dan menyayangi pemerintah daerah, atau mungkin sudah lama tidak bertemu sehingga merasa rindu. “Merajuk dia… hahaha,” ujarnya sembari berseloroh.
Meski bantuan telah diperjuangkan, pekerjaan pemerintah belum selesai. RSUD Arosuka harus memastikan seluruh peralatan dapat dioperasikan secara optimal, didukung tenaga medis yang kompeten, pemeliharaan yang memadai, serta sistem pelayanan yang profesional. Pada akhirnya, dukungan hampir Rp13,87 miliar ini menjadi salah satu gambaran pentingnya kegigihan kepala daerah membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Perjalanan ke Jakarta bukan semata persoalan keberangkatan dan kepulangan, melainkan bagaimana setiap upaya menghasilkan manfaat nyata bagi daerah. Kritik dan pengawasan tetap diperlukan, tetapi capaian pembangunan juga patut dinilai secara proporsional. Sebab, kepentingan masyarakat harus selalu ditempatkan di atas perbedaan pandangan dan kepentingan pribadi.(Roni Akhyar)
