Arosuka, Denbagus.co-Kabupaten Solok kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa ancaman bencana bukan persoalan yang datang sesekali. Bencana hidrometeorologi terus mengintai berbagai wilayah, mulai dari banjir, longsor hingga galodo yang dapat terjadi ketika curah hujan tinggi memicu aliran air dan material dari kawasan perbukitan.
Pada akhir 2025, bencana hidrometeorologi tercatat menghantam sejumlah wilayah di Kabupaten Solok. Belum lama berselang, galodo kembali menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Bupati Solok dan wilayah masyarakat di sekitarnya. Pada periode yang sama, banjir juga terjadi di kawasan Danau Kembar, sementara longsor dilaporkan terjadi di wilayah Lembah Gumanti.
Rangkaian kejadian tersebut semestinya menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Ancaman bencana tidak mengenal batas wilayah pemerintahan dan tidak selalu memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Karena itu, kesiapsiagaan tidak boleh baru dibangun setelah bencana terjadi.
Mitigasi harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan Kabupaten Solok, terutama di tingkat pemerintahan nagari. Sebanyak 74 nagari memiliki posisi strategis karena pemerintah nagari berada paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui secara langsung kondisi lingkungan, kawasan rawan serta karakter sosial masyarakat masing-masing.
Momentum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) saat ini semestinya dimanfaatkan untuk memperkuat program penanggulangan bencana. Anggaran dapat diarahkan untuk edukasi kebencanaan, pemetaan wilayah rawan, pelatihan dan simulasi evakuasi, penguatan relawan, penyediaan peralatan kedaruratan serta pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperkuat KSB atau Kampung Siaga Bencana di setiap nagari. Keberadaan KSB bukan sekadar organisasi formal, tetapi harus menjadi kekuatan masyarakat yang memiliki kemampuan mengenali ancaman, mengambil tindakan cepat, melakukan evakuasi dan membantu kelompok rentan ketika bencana terjadi.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Khairul, S.Sos., berharap seluruh 74 nagari memberikan perhatian serius terhadap penganggaran penanggulangan bencana dalam APB Nagari. Menurutnya, penguatan mitigasi harus dilakukan secara bersama-sama agar masyarakat memiliki kesiapan menghadapi berbagai potensi bencana.
“Harapan kami kepada 74 nagari, jadikan anggaran penanggulangan bencana sebagai salah satu prioritas dalam APB Nagari. Sehingga secara bersama-sama kita dapat memperkuat upaya mitigasi,” ujar Khairul.
Pernyataan tersebut disampaikan Khairul sesaat setelah rapat evaluasi penanggulangan bencana yang digelar di Posko BPBD Kabupaten Solok, Selasa (29/9/2026). Evaluasi tersebut berlangsung di tengah proses pemulihan pascagalodo yang menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Bupati Solok serta sejumlah wilayah masyarakat.
Senada dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Solok, Direktur Pemetaan Wilayah BNPB, Dr. Ultrach, menegaskan bahwa penanggulangan bencana sejatinya telah menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian dalam regulasi dan penganggaran di tingkat nagari. Namun, persoalannya adalah perhatian tersebut menurutnya masih sering terabaikan dalam proses penyusunan anggaran.
Peringatan tersebut menjadi penting di tengah kondisi Kabupaten Solok yang terus menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Pemerintah nagari tidak semestinya hanya berpikir tentang pembangunan fisik dan pelayanan rutin, tetapi juga harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan menghadapi keadaan darurat.
Mitigasi juga harus diarahkan untuk membangun budaya sadar bencana. Masyarakat perlu mengetahui jalur evakuasi, titik kumpul, lokasi aman, cara menyelamatkan kelompok rentan serta langkah yang harus dilakukan ketika peringatan bencana dikeluarkan.
Kabupaten Solok membutuhkan perubahan paradigma dari penanggulangan bencana yang bersifat reaktif menjadi mitigasi yang terencana. Bencana memang tidak selalu dapat dicegah, namun risiko dan dampaknya dapat dikurangi apabila pemerintah dan masyarakat memiliki kesiapsiagaan yang kuat.
Kini, 74 pemerintah nagari memiliki peran penting dalam memperkuat benteng pertama menghadapi bencana. Penganggaran mitigasi bukan sekadar tambahan program dalam APB Nagari, tetapi merupakan investasi untuk keselamatan masyarakat. Jangan menunggu bencana berikutnya datang untuk kembali bertanya apakah masyarakat sudah benar-benar siap menghadapinya.(Tim)
