Kabupaten Solok, Denbagus.co—Pesta demokrasi di 23 Nagari Kabupaten Solok telah usai. Pada 9 September 2026, masyarakat telah menentukan pilihan melalui Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak.
Kini perhatian bergeser pada tahapan berikutnya, yakni persiapan pelantikan wali nagari terpilih secara serentak oleh Pemerintah Kabupaten Solok.
Namun, setelah suara dihitung dan kemenangan ditentukan, pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kekuasaan di nagari akan digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat.
Anggota Fraksi Gorkar DPRD Kabupaten Solok, Trio Karno Vivo, Senin (14/9/2026) menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wali nagari terpilih. Ia mengingatkan, kemenangan dalam Pilwana bukan akhir dari sebuah pertarungan politik, melainkan awal dari tanggung jawab besar.
Setelah terpilih, tidak boleh lagi ada sekat antara pendukung pemenang dan masyarakat yang sebelumnya memilih kandidat lain.
Menurut Trio Karno Vivo, prinsip keadilan harus menjadi fondasi pemerintahan nagari. Jangan sampai perbedaan pilihan politik berujung pada perbedaan pelayanan, bantuan maupun pembangunan.
“Jangan sampai karena berbeda pilihan dalam Pilwana, kemudian masyarakat dianaktirikan. Semua masyarakat harus dilayani dan mendapatkan hak yang sama sesuai ketentuan,” tegasnya.
Pesan yang sama ia arahkan pada pemerataan pembangunan. Wali nagari diminta tidak hanya memperhatikan wilayah tertentu atau kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Jorong dan korong harus mendapatkan perhatian berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
“Dalam pembangunan nantinya jangan ada tembok pemisah. Upayakan betul-betul pemerataan pembangunan dengan melihat kondisi masyarakat dan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Trio Karno Vivo juga mendorong wali nagari turun langsung ke tengah masyarakat, bukan hanya mengandalkan laporan perangkat. Kondisi penerima PKH dan berbagai bantuan pemerintah, misalnya, harus dilihat secara faktual agar bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
“Kalau bisa wali nagari turun langsung ke jorong-jorong, ke korong-korong, menengok masyarakatnya. Mana masyarakat yang lebih membutuhkan, itu yang harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Selain pelayanan dan pembangunan, Trio Karno Vivo mengingatkan agar wali nagari tidak hanya berpikir tentang kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dan DAU.
Menurutnya, pemimpin nagari harus aktif membangun komunikasi dan silaturahmi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi maupun pihak lainnya untuk menjemput program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan hanya menunggu program yang sudah tersedia,” tegasnya.
Bagi Trio Karno Vivo, wali nagari harus mampu menjadi penggerak pembangunan, bukan sekadar pelaksana anggaran. Tahapan menuju pelantikan diharapkan menjadi momentum untuk mempersiapkan kepemimpinan yang terbuka, adil dan dekat dengan masyarakat.
Karena itu, ia meminta para wali nagari merangkul niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda dan seluruh unsur masyarakat.
“Jadilah wali nagari untuk seluruh masyarakat. Rangkul semua, turun ke bawah, dengarkan keluhan masyarakat dan pastikan pembangunan serta bantuan benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan,” pungkasnya.
Kemenangan di bilik suara mungkin hanya berlangsung sehari, tetapi amanah memimpin nagari harus dipertanggungjawabkan selama masa jabatan.(Tim)
