Kabupaten Solok, Denbagus.co__ Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok, Hasbullah AlQomar mengenai penurunan angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak 2024 mengundang kritik dan perhatian publik. Salah satunya dari Presidium LSM Solidaritas Lintas Nagari (Solina), Agandha Armen.
Dilansir dari media online Cupaknews.com, ketika diwawancara oleh awak media pada kesempatan pelaksanaan pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Solok. Kamis (05/12/2024).
Hasbullah menyampaikan bahwa partisipasi pemilih tahun ini hanya mencapai 58%, jauh menurun dibandingkan 77% pada pemilihan sebelumnya. Meskipun KPU telah mengklaim upaya maksimal dalam melakukan sosialisasi, hasil ini memunculkan pertanyaan besar tentang efektivitas kerja KPU.
“Kami dari KPU sudah maksimal dalam melakukan sosialisasi terkait pemilihan serentak 2024 ini, agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 27 November kemarin, namun untuk partisipasi dan kesadarannya itu kan kita kembalikan ke masyarakat pemilih itu sendiri,” ujar Hasbullah
Alumni Universitas Indonesia itu menilai usaha KPU Kab. Solok dalam melakukan sosialisasi kurang efektif. Bahkan menurutnya, pernyataan Hasbullah yang menyebutkan bahwa KPU telah bekerja maksimal dalam sosialisasi pemilu menjadi salah satu poin kritik.
“Jika benar upaya sosialisasi telah dilakukan secara optimal, mengapa partisipasi pemilih justru menurun secara signifikan? Ada celah besar antara strategi yang diterapkan dengan hasil yang diharapkan,” ujar pria berambut putih yang akrab dengan panggilan Ganda ini.
Dikatakannya , klaim KPU tentang efektivitas sosialisasi harusnya di sajikan melalui data dan evaluasi mendalam. Metode, media, serta segmentasi audiens yang digunakan dalam sosialisasi harus diukur dan dievaluasi, jangan hanya menjadi retorika tak berujung.
“Apakah pesan yang disampaikan sudah relevan? Apakah metode yang dipakai sudah menjangkau kelompok pemilih potensial, khususnya generasi muda dan daerah pelosok?” tambahnya.
Selanjutnya, Aganda menyebutkan, jika pernyataan Hasbullah selaku ketua KPU yang paling bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilihan Pemilu di Kabupaten Solok jangan justru malah menyalahkan masyarakat, itu justru dianggap sebagai upaya mengalihkan beban dari KPU sebagai penyelenggara pemilu.
“Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk memastikan pemilu berjalan lancar dan inklusif, KPU memiliki tanggung jawab utama dalam mendorong partisipasi pemilih, bukan sekadar menyalahkan kesadaran masyarakat,” tegasnya lagi.
Upaya lain yang bisa dilakukan oleh KPU Kab. Solok, menurut pria yang juga aktif sebagai aktivis sosial itu, harusnya bisa membangun kepercayaan melalui keterlibatan. Karena partisipasi pemilih tidak hanya bergantung pada sosialisasi, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses politik.
KPU perlu meningkatkan pendidikan politik, membangun dialog terbuka dengan masyarakat, dan menjawab kekhawatiran publik terkait sistem politik. Hal ini menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.
“KPU harus menjadi fasilitator yang aktif, bukan hanya pelaksana teknis. Program-program sosialisasi perlu lebih kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman, dan berbasis data agar lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini,” ungkap Ganda.
Terakhir Presidium Solina mengingatkan, bahwa dari Pemilu Pemilihan Kepala Daerah ini bisa menjadi momen refleksi bagi KPU Kabupaten Solok untuk mengevaluasi strategi yang telah diterapkan. Dengan langkah yang tepat, diharapkan partisipasi pemilih dapat meningkat di masa mendatang.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Namun, tanggung jawab ini harus dipimpin oleh KPU sebagai penyelenggara. Hanya dengan evaluasi dan perbaikan serius, kita bisa berharap pada pemilu yang lebih inklusif dan melibatkan lebih banyak warga,”.
“Turunnya angka partisipasi ini menjadi tantangan besar bagi KPU Kabupaten Solok. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat guna membangun kembali kepercayaan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak suara dalam pemilu, karena angka 58% itu menurut saya gagal” Pungkas Gandha. (MKD)
