Batusangkar, Denbagus.co-Komisi Pemberantasan Koropsi (KPK) RI menetapkan Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu kabupaten/kota di Indonesia untuk menjadi percontohan daerah kabupaten dan kota antikorupsi.
Untuk itu KPK RI melakukan Observasi atau peninjauan ke Tanah Datar dilaksanakan oleh tim observasi dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberatan Korupsi (KPK) RI, Selasa (5/3/2024).
Rombongan yang dipimpin Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Friesmount Wongso yang didampingi oleh Inspektur Sumatera Barat Deliyarti dan Irban V Inspektorat Provinsi Adha Yanuar disambut Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, jajaran staf ahli asisten dan kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Dalam kesempapatan tersebut, Bupati Tanah Datar Eka Putra diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Erizanur mengatakan program percontohan kabupaten dan kota antikorupsi bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberantas antikorupsi.
Program ini menyentuh perbaikan tata kelola pemerintah, peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik serta peningkatan integritas penyelenggaraan pemerintah yang berakhir pada peneggakan anti korupsi, tidak hanya lingkungan pemerintah, tapi juga seluruh elemen di masyarakat.
Selama ini Pemkab Tanah Datar telah berupaya memberantas dan menyatakan perang terhadap korupsi yang tentu sejalan dengan tujuan program ini.
“Komitmen kami Pemerintah Tanah Datar tidak mentolerir tindak pindak korupsi baik kegiatan yg merugikan keuangan, suap, gratifikasi dan lainnya. Apabila ada indikasi apratur yang melakukan tindak pidana, kami kepala daerah akan membiarkan pihak terkait untuk menindak tegas, tidak akan memberikan bantuan apapun kepada yg bersangkutan. Karena perbuatan itu sgt merugikan tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat,” ujar Erizanur.
“Alhamdulillah, sejak Bupati Eka Putra menjabat sebagai pimpinan daerah sangat komit menyatakan perang dan lawan korupsi, hingga saat ini belum ada aparatur di Pemkab Tanah Datar yang terindikasi korupsi,ini adalah salah satu bukti, bupati selalu meingatkan kepada seluruh aparatur, untuk tidak menerima setoran apapun terkait kegiatan apapun, promosi jabatan, perizinan maupun pengadaan,” tambah Erizanur.
Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Friesmount Wongso menjelaskan, kedatangannya dan rombongan ke Tanah Darar bertujuan untuk silahturahmi sekaligus mengenalkan program-program KPK dalam rangka upaya pemberantasan korupsi.
Tujuan kedatangan untuk melakukan kegiatan observasi terhadap Kabupaten dan Kota yang telah diusulkan oleh kementrian terkait dan pemerintah Provinsi untuk menjadi percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi TA. 2024.
Program ini merupakan program kolaborasi antara KPK, Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
“Bukan sebuah sistem baru atau program yang dibuat khusus seperti program-program yang sudah ada. Program ini mensinergikan semua program yang sudah ada, dan mungkin sudah dilakukan dengan tujuan pengimplementasian nilai-nilai integritas (JUMAT BERSEPEDA KK) dan mencegah terjadinya perilaku korupsi,” ujar Friesmount.
Selanjutnya Friesmount Wongso menyatakan, Program ini program berkelanjutan yang sebelumnya tahun 2021-2023, KPK melakukan pembentukan Desa Antikorupsi dan tahun 2024-2027 dilanjutkan dengan kabupaten dan kota, detail terkait program ini dan indikator yang dibutuhkan agar Tanah Datar mampu menjadi salah satu dari percontohan kabupaten dan kota antikorupsi seperti yang diharapkan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Tanah Datar Iqbal Ramadi Payana menjelaskan ekspose terkait upaya pencegahan antikorupsi di Tanah Datar serta fakta yang disesuaikan dengan indikator observasi yang dibutuhkan.
Usai paparan Sekda, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab oleh tim observasi KPK RI bersama seluruh peserta yang merupakan aparatur yang ada di Lingkup Pemkab Tanah Datar.
Kegiatan dilanjutkan dengan observasi langsung ke lapangan, yaitu ke sejumlah OPD di lingkup Tanah Datar seperti Dinas PMPTSP, Mal Pelayanan Publik, Dinas Dukcapil, serta BKPSDM Tanah Datar. Setelah selesai observasi, Ketua Tim Observasi Friesmount menilai Tanah Datar perlu mendapat apresiasi dalam hal antikorupsi.
“Pemda Tanah Datar perlu diberi apresiasi yang setinggi-tingginya. Apapun hasilnya nanti, terpilih atau tidak terpilih, mudah-mudahan segala hal yang baik yang telah dilakukan bisa terus dilakukan di Tanah Datar, serta terus menjaga integritas,” ujar Friesmount.(Jum)
