Penulis: Miler Krisdoni (Wartawan Madya)
Denbagus.co—Dari 19 Kota dan Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat, Kab. Solok beberapa waktu terakhir terus menjadi perhatian publik, bahkan beberapa kali sempat viral, dan juga menjadi bahan target liputan bagi media daerah, bahkan media Nasional.
Karena tidak bisa di pungkiri, Kab. Solok hari ini sudah sangat jauh lebih baik dari sebelumnya. Seperti halnya Standar pelayanan pelayanan publik. Dimana pada pemerintahan sebelumnya di beri nilai merah oleh Ombusdman Wilayah Sumatera Barat. Sebaliknya Pemerintahan sekarang justru berhasil membalikkan keadaan menjadi yang terbaik di Sumatera Barat dalam peningkatannya dengan warna hijau.
Bahkan mutu pendidikan Kab. Solok yang dulu sangat jelek, sekarang oleh Kementerian Pendidikan di berikan juga diberikan predikat terbaik .
Begitu juga dengan angka penurunan stunting, dulu masuk kategori paling jelek se nasional. Sekarang sudah menjadi yang terbaik di Sumatera Barat dari segi penurunan angka stunting. Bahkan secara nasional, Kab. Solok berada di peringkat 20 terbaik dari seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia. Selain itu, karena prestasinya, baru-baru ini Bupati Solok juga di Nobatkan oleh BKKBN Pusat menjadi Orang Tua Hebat Nasional.
Luar biasanya lagi, di tahun 2024 Kab. Solok merupakan penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) terbesar di Sumatera Barat, dengan nominal mencapai Rp 107 Miliar lebih. Belum lagi bentuk pembangunan lainnya yang masuk ke Kab. Solok sebab kepiawaian Bupatinya dalam memanfaatkan ‘Network’ (Jaringan kerja) yang sudah dimilikinya selama 3 periode di DPR RI.
Kondisi itu, bagi masyarakat Kab. Solok tentulah sangat memberikan manfaat, terutama masyarakat bawah, selaku penerima manfaat langsung dari pembangunan yang ada. tetapi sebaliknya, semakin baiknya Kab. Solok saat ini, sepertinya menjadi petaka bagi lawan politiknya.
Lawan politik tentu tidak akan tenang-tenang saja, dan tidak tertutup kemungkinan akan terus berusaha mencari-cari kekurangan, dan memikirkan bagaimana kokohnya pemerintah saat ini bisa terlihat lemah, bahkan jika perlu mereka akan makzulkan dengan berbagai isu negatif dan berbagai cara.
Seperti halnya isu ambulans yang sudah lama, dan sudah tidak ada masalah lagi di lapisan masyarakat. Kini kembali di panaskan dan di umbar sebagai bahan kampanye oleh salah seorang Calon Legislatif (Caleg) untuk DPRD Propinsi Sumbar asal Kab. Solok itu.
Bahkan diduga ini sengaja dilakukan hanya demi kepentingan sesaat saja, untuk elektabilitas caleg itu menjelang pemilu 14 februari 2024.
Dengan menyudutkan pemerintah daerah, isu ini dibungkus sebagai janji yang akan dijadikan program kerja caleg tersebut, jika dia dipercaya kembali menjadi anggota DPRD.
Walaupun tujuannya baik, tetapi caranya tentu sangatlah tidak baik. Atau lebih kurang sama dengan istilah ‘politik belah bambu’. Belahan yang satu di injak, sedangkan belahan bagian dia diangkat.
Baik bagi si Caleg, tetapi sebaliknya berkampanye dengan menyudutkan pemerintah.
Padahal kalau boleh ditelaah lebih dalam, isu penarikan ambulans di sembilan nagari yang dipanaskan lagi , sebenarnya sudah tidak relevan lagi.
Bayangkan…, dari 74 nagari di Kab. Solok. Hanya 9(sembilan) nagari saja yang memiliki ambulans. Sementara ambulans itu di beli dengan APBD Kab. Solok, yang seharusnya juga bisa di nikmati oleh 65 nagari lainnya yang ada di Kab. Solok. Terus dimana letak prinsip keadilannya..?
Apakah hanya dengan memfasilitasi sembilan nagari saja, itu nanti tidak akan mengkotak-kotakkan atau membeda-bedakan nagari yang ada? Bukankah sebagai tokoh harusnya dia melihat seluruh nagari yang ada di Kab. Solok itu, sama secara kebutuhan?
Apakah ambulans itu hanya bisa dimiliki oleh nagari yang memiliki anggota dewan saja, atau hanya dimiliki oleh nagari yang sudah deal politik dengan anggota dewan saja. Terus nagari yang tidak ada anggota dewan bagaimana?
Karena tentunya tidak sembilan nagari itu saja masyarakatnya butuh. Bagaimana mengantar kalau sakit mendadak, bagaimana kalau ada yang melahirkan mendadak, dan kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan keberadaan ambulan. Semua nagari pasti juga butuh, terutama nagari-nagari yang terletak pada daerah pinggiran yang jauh dari akses pelayanan kesehatan.
Melihat fenomena ini, harusnya sang Caleg jangan berpikiran sempit untuk sembilan nagari ini saja, tetapi bisa membuka cakrawala berpikir yang lebih luas untuk membangun dan memberi manfaat bagi seluruh nagari di Kab. Solok.
Caleg harusnya bisa memberikan gagasan yang terbarukan, bukan ide lama yang hanya menumbuhkan masalah baru. Sebagai tokoh harusnya tahu, bahwa untuk saat ini kondisi APBD Kab. Solok belum sanggup memfasilitasi ambulans untuk 74 nagari yang ada, sebab keterbatasan anggaran.
Harusnya Caleg itu sekarang berpikir bersama pemerintah, bagaimana menambah ambulans yang ada sehingga terpenuhi untuk 14 kecamatan, harusnya berpikir bersama pemerintah bagaimana melengkapi fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat, terutama di nagari-nagari yang masih sangat minim fasilitas kesehatannya. Sehingga setiap fasilitas kesehatan mudah dijangkau, dan dapat memberikan pertolongan pertama untuk setiap kebutuhan pengobatan di masyarakat.
Jadi berpolitik itu tidak mesti menyudutkan pemerintah, bahkan dengan mencari-cari kesalahan pemerintah. Tapi berpolitiklah dengan cerdas yang bisa memberikan edukasi dan manfaat bagi masyarakat. Jangan politik yang membingungkan, apalagi membodohkan masyarakat. Karena harusnya orang-orang yang coba abdikan dirinya untuk mewakili rakyat, mestinya lebih pintar dari rakyat, tidak sebaliknya…., kredibilitasnya yang justru dipertanyakan oleh rakyat.
Karena pengadaan ambulan, tidak hanya sebatas membeli saja, tapi akan ada konsekuesi biaya lainnya setelah itu,. Akan ada biaya perawatan, biaya operasional, pembangunan garasi, tenaga sopir, dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan.
Makaya, saat kebijakan pemerintah daerah melakukan penarikan ambulans ke pusat kecamatan saat itu, banyak pihak menilai sudah tepat, dan itu juga sudah berdasarkan masukan dari banyak nagari-nagari lainnya yang saat itu tidak memiliki ambulans. Walau tidak bisa dipungkiri, awalnya ada masyarakat dinagari-nagari yang ambulansnya ditarik memberikan reaksi penolakan, dan baru bisa menerima setelah di berikan pengertian dan penjelasan lebih lanjut.
Dengan diletakkan dipusat kecamatan, sekarang seluruh nagari dilingkup masing-masing kecamatan sudah bisa memanfaatkan fasilitas ambulans. Sekarang ambulans-ambulans itu sudah bisa memberikan manfaat yang lebih luas ke masyarakat.
Dengan diletakkan di pusat kecamatan, nagari juga tidak terbebani lagi oleh biaya-biaya yang timbul, akan tetapi ditanggung oleh APBD Kabupaten. Semoga fasilitas kesehatan Kab. Solok terus membaik, semoga kepedulian mereka tidak hanya sesaat suara-suara masyarakat dibutuhkan saja (*)
