Batusangkar, Denbagus.co-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tanah Datar mengadakan acara diskusi public dengan para wartawan yang terkabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tanah Datar, dan Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Tanah Datar, serta Polres Tanah Datar tentang pengawasan pencalonan Pemilihan Unum tahun 2024,bertempat di hotel ener one Batusangkar, Jum’at (29/12/2023), siang.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Andre Azki menjelaskan, maksud dan tujuan diadakan diskusi public dengan para wartawan dan juga dengan Polres Tanah Datar adalah untuk adanya sinergisitas antara Bawaslu dengan para wartawan guna menyebarluaskan informasi mengenai aturan aturan dalam Pemilu pada kepada masyarakat.
“Kimi Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan harus bersinergi dengan media, tanpa media informasi dari Bawaslu tidak akan sampai dengan baik ditengah masyarakat, sinergi Bawaslu dengan media diharapkan bisa berkelanjutan di tahun 2024 yang akan datang seusai Pemilu Pilpres, DPR dan DPD,” harap Andre Rizki.
Selanjutnya Andre Azki menyatakan, Pemilu 2024 yang akan datang lebih rumit dari pada Pemilu tahun 2019,karena Pemilu tahun 2024 bersamaan dengan pemilih Presiden dan Wakil Presiden serta masa kampanye yang singkat.
Bawaslu Tanah Datar semenjak dimulainya tahapan Pemilu sudah banyak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Daftar Calon Sementara (DCS) dan juga Daftar Calon Tetap (DCT), hal ini tidak terlepas dari kerjasama antara Bawaslu, masyarakat dan juga Insan Press yang bertugas di Tanah Datar.
“ Dengan adanya acara Diskusi Publik ini dengan rekan-rekan wartawan seluruh kegiatan dan juga peraturan-peraturan tentang pelaksanaan Pemilu akan tersosialisasikan kepada masyarakat secara luas serta bisa bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil,” ujar Andre Rizki.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik dan mengajak masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang.
“Pemilu itu untuk melahirkan pemimpin yang baik. Secara tidak langsung kita serahkan ‘nasib’ kita ke orang tersebut selama lima tahun. Makanya hati-hati,” ujarnya.
Kairunas sebagai narasumber dalam diskusi public ini menyatakan, hasil dari lembaga riset menyatakan tantangan pengawasan Pemilu 2024 lebih berat dan berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya. oleh karena itu perlu kolaborasi dengan berbagai pihak.
Seusai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden DPR dan DPD diperkirakan pada bulan September tahun 2024 akan dilanjutkan dengan Pemilu serentak Gubernur, Bupati/Walikota yang perlu pengawasan bukan dari Bawaslu saja juga perlu pengawasan dari media massa baik cetak maupun elekronik terhadap tahapan-tahapan Pemilu berakhir.
“Pemilu sekarang ini sangat rawan dalam politik uang, politik identitas serta netralitas ASN, Wali Nagari serta perangkat nagari, untuk itu peran dari para junarlis sangat diharapkan untuk mengawasinya dan juga menginformasikan kepada Bawaslu bila terjadi pelanggaran-pelanggaran di lapangan dikarenakan para petugas Bawaslu sangat terbatas,” ujar Khirunas.(Jum)
.
