Solok, Denbagus.co-Terjawab sudah, wacana pembangunan flyover atau jembatan layang di Sitinjau Lauik penghubung Kota Padang dengan Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang digembor-gemborkan tahun ini dikerjakan ternyata masih jauh dan tidak ada jaminan dikerjakan tahun 2024.
Bahkan terbantahkan adanya berita dan pernyataan seorang pejabat negara pada November 2022 lalu yang mengatakan bahwa bulan ini (Juni 2023) dimulainya pengerjaannya.
Tak hanya itu, bahkan disebut pembangunan Jalan Sitinjau Lauik sudah On The Track atau sesuai dengan jalur. Bahkan katanya proyek itu bakal dilelang di awal tahun 2023, begitupun tunjuknya Hutama Karya (HK) ikut dalam membantu menyelesaikan persoalan dalam memprakarsai pembangunan flyover Sitinjau Lauik dengan konsep kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan Kementerian PUPR.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumbar, Tabrani, menyebutkan bahwa pembangunan flyover Sitinjau Lauik masih dalam tahap evaluasi dan kajian teknis serta juga dalam tahap evaluasi pembiayaan.
Saat ditanya kemungkinan akan dimulainya pembangunan flyover pada tahun 2023 ini, Tabrani menyatakan belum, sebab katanya masih banyak kajian-kajian dengan proses yang masih panjang.
“Untuk pembangunan flyover Sitinjau Lauik masih dalam tahap evaluasi dan kajian teknis serta juga tahap evaluasi pembiayaan. Kemudian untuk proses pengadaannya direncanakan pada tahun 2024,” kata Tabrani, saat mendampingi Kunjungan Anggota Komisi V DPR RI, dalam kegiatan peninjauan Normalisasi Batang Lembang, Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Kamis (22/6/23).
Selanjutnya soal rencana PT Hutama Karya (HK) yang memprakarsai pembangunan flyover Sitinjau Lauik dengan konsep kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan Kementerian PUPR, ia menyebutkan bisa saja mereka yang mengerjakan.
“Yang jelas tahun ini belum. Proses pengadaannya direncanakan pada tahun 2024. Soal PT HK ini adalah salah satu peserta yang nantinya ikut dalam proses lelang,” bebernya.
Dalam kesempatan itu Anggota Komisi V DPR RI, Athari Gauthi Ardi, bersama Wakil Pimpinan Komisi V, Muhammad Iqbal beserta 13 orang Anggota Komisi V lainnya, menyatakan bahwa soal pembangunan flyover Sitinjau Laut, pada Juni 2023 ini masih sangat-sangat jauh sekali.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) sangat menyayangkan bahwa ada pernyataan yang menyebut soal itu, dimulai bulan ini.
“Seluruh data dan informasi yang di ikutinya di Komisi V dan Badan Anggran DPR RI, Flyover Sitinjau Laut, masih dalam tahap evaluasi dan kajian teknis serta juga dalam tahap evaluasi pembiayaan. Baru sebatas itu,” jelas Athari yang diamini Wakil Pimpinan dan Anggota Komisi V saat kunjungan itu.
Untuk diketahui, sebut politisi muda itu, Flyover bukanlah proyek kecil, yang setahun bisa selesai, dan anggrannya bukan milyaran, tetapi triliunan.
“Jadi saya tegaskan akan dimulai Juni 2023 ini, itu tidak mungkinlah. Kan bisa bapak dan ibuk lihat kondisinya saat ini,” terangnya kepada awak media lagi.
Kemudian disebutkannya lagi, persoalan ini perlu disampaikan, agar jangan ada informasi-informasi tidak benar (Hoaks) yang diterima oleh masyarakat Sumatera Barat, apalagi hanya untuk kepentingan image seseorang.
Athari juga menyampaikan soal Hutama Karya akan menawarkan Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha(KPBU), bukan begitu sistem KPBU. KPBU itu merupakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha, nah.. proyeknya itu yang punya pemerintah. Artinya pemerintah yang menawarkan kepada badan usaha yang ada, nanti ditenderkan, mana yang cocok dan sesuai yang dengan aturan dan yang disyaratkan. Maka itulah badan usaha yang dipilih oleh pemerintah.
“Jadi tidak bisa Hutama Karya bilang, nanti kami akan KPBU dengan pemerintah. Tidak boleh itu, dari mana dia tahu yang akan mengerjakan. Karena proses tender itu harus dilaksanakan secara transparant dan terbuka oleh pemerintah. Jadi bukan swasta yang menawarkan proyek, tetapi pemerintah yang menawarkannya,” terang Athari.
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi tinjau sejumlah pembangunan di Sumatera Barat. Adapun titik kunjungan tersebut adalah rencana pembangunan di Sitinjau Lauik.
Menteri PUPR mengatakan kunjungan tersebut pasca ia memonitor kondisi jalan Sitinjau Lauik di media, kemudian adanya usulan Gubernur Sumbar dan ia juga berkoordinasi dengan anggota Komisi V DPR Athari Gauthi Ardi yang pada dasarnya daerah tersebut merupakan Dapil Athari.
“Kita monitor dimedia tentang kondisi jalan sitinjau lauik, saya kesini bersama dengan ibuk Athari dari komisi V DPR yang juga orang Solok Dapilnya disini dan pak gubernur, pak gubernur juga mengusulkan program-program infrastruktur yang diprioritaskan untuk segera ditangani salah satunya nya adalah Sitinjau Lauik ini,” kata Basuki saat diwawancarai sejumlah awak media pada saat kunjungan di Kawasan Sitinjau, bulan November 2022 lalu.
Bahkan Menteri membantah saat itu bahwa Flyover Sitinjau Lauik itu akan ditangani oleh PT Hutama Karya.
“Belum tau, salah satu yang interes Hutama Karya tetapi belum diputuskan,” tegas Basuki saat itu.
Ditanya soal apakah tahun depan (tahun 2023-Red) dimulai, Menteri jawab insyallah karena masih banyak persiapan, salah satunya masalah hutan lindung, adminitrasi, perencanaan, study dan lain-lain.
Disamping itu Menteri PUPR menegaskan bahwa program Kementerian PUPR hak penganggaran dan pengawasan ada di Komisi V DPR RI yaitu salah satu anggotanya Athari Gauthi Ardi.
“Ini ada buk Athari Komisi V, apapun yang kami programkan hak penganggaran dan pengawasan ada di beliau ya, insyallah beliau juga akan mensuport ini,” ujarnya.
Sebagai mitra kerja Kementerian PUPR, Athari pun sangat siap mensuport dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan Flayover tersebut.
“Saya sebagai mitra kerja kementerian PUPR tentu siap mendukung dan mengawasi. Ini kan sudah lama kita harapkan, sudah berungkali saya bicarakan di rapat kerja di DPR RI. Mudah-mudahan ini berjalan lancar dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat kita,” ujar Athari saat itu.**Red
