Solok, Denbagus.co–Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden (Wapres) RI memunculkan dinamika politik baru terkait siapa figur penggantinya. Merespons hal tersebut, Pusat Studi Hukum dan Humaniora (PSHH) Meester Yamin Law Center (MYLC) menerbitkan Legal Opinion (Pendapat Hukum) yang merekomendasikan agar Presiden Prabowo Subianto tidak perlu mengusulkan nama Wapres pengganti demi menjaga stabilitas nasional.
Melalui Legal Opinion Nomor: 02/LO/PSHH-MYLC/XI/2026 yang dikeluarkan di Kota Solok, Sumatera Barat, pada 14 November 2026, PSHH MYLC menyoroti mekanisme ketatanegaraan pasca-mundurnya Gibran. Dokumen yang dirumuskan oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Ketua PSHH MYLC, Rijal Islamy, tersebut membeberkan sejumlah landasan yuridis, sosiologis, dan historis.
Menurut PSHH MYLC, meskipun Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wapres selambat-lambatnya 60 hari, kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
“Secara tekstual, kewenangan prerogatif untuk mengusulkan dua nama sepenuhnya berada di tangan Presiden. MPR hanya berwenang memilih dari apa yang diusulkan, menjadikan Presiden sebagai penentu utama,” tulis rumusan Legal Opinion PSHH MYLC tersebut.
Mencegah Transaksi Politik dan Polarisasi
Tim perumus PSHH MYLC menilai, jika Presiden Prabowo menggunakan diskresi konstitusionalnya untuk menunda atau tidak mengusulkan calon Wapres, hal tersebut sangat beralasan demi kepentingan negara (salus populi suprema lex esto).
Di tengah gemuknya koalisi pemerintahan saat ini, proses pengusulan dan pemilihan nama di MPR dipastikan akan memicu kecemburuan antarpartai, transaksi politik (horse-trading), hingga polarisasi baru di masyarakat. Dengan membiarkan kursi RI-2 kosong, Presiden dinilai dapat menjaga soliditas partai-partai pendukung dan mengarahkan seluruh energi pemerintah untuk murni berfokus pada pembangunan nasional dan pemulihan ekonomi, tanpa tersandera faksionalisme politik.
Sebagai gantinya, fungsi koordinatif Wakil Presiden dapat didelegasikan secara efektif kepada para Menteri Koordinator, yang sejalan dengan penguatan sistem presidensial murni (single executive).
Preseden Sejarah : Tiga Presiden Memimpin Tanpa Wapres
Lebih lanjut, PSHH MYLC menegaskan bahwa ketiadaan sosok Wakil Presiden bukanlah sebuah krisis kegentingan yang melumpuhkan pemerintahan. Secara historis, Indonesia memiliki preseden kuat terkait hal ini.
“Sudah ada tiga Presiden Republik Indonesia yang tercatat pernah menjalankan pemerintahan tanpa memiliki Wakil Presiden, yakni Presiden Sukarno, Presiden Suharto, dan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie,” urai PSHH MYLC.
Sejarah membuktikan bahwa pada masa kepemimpinan ketiga tokoh bangsa tersebut, roda kenegaraan tetap dapat berjalan stabil tanpa memicu stagnasi birokrasi.
HMP DPR Gugur dengan Sendirinya
Selain menyoroti kekosongan kursi Wapres, Legal Opinion ini juga menyinggung status Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sebelumnya diusulkan oleh 120 Anggota DPR RI dari 8 fraksi. PSHH MYLC menegaskan bahwa dengan pengunduran diri Gibran secara sukarela, maka objek dari HMP yang berujung pada pemakzulan tersebut secara hukum tata negara menjadi gugur atau kehilangan relevansinya (mutatis mutandis).
Di akhir pendapat hukumnya, PSHH MYLC yang beranggotakan Ketua Rijal Islamy, Sekretaris Salpina Winata, Bendahara Hafizhah Ali, serta jajaran peneliti (Adriana Fitri, Arsa Ridholvi, Farhan Setyadi, Hafish Dwiputra, Hivzil Huda, Jihan Agustrya Ismail, Rahmi Fitria Rizky, dan Reuben Anugrah Sinaga) merekomendasikan agar negara terbebas dari drama konsesi elitis di MPR dan fokus sepenuhnya pada pelayanan masyarakat. (Tim)
