Kabupaten Solok, Denbagus.co-Pemerintah Kabupaten Solok terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan program bantuan sosial yang tepat sasaran melalui pemutakhiran data yang akurat dan terverifikasi. Upaya tersebut dibahas dalam diskusi verifikasi dan validasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok yang berlangsung di Rumah Dinas Wakil Bupati Solok, Kamis (07/05/2026).
Pertemuan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I, Kepala BPS Kabupaten Solok Bambang Suryanggono, SST, M.Ec.Dev, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok Ir. Desmalia Ramadhanur, serta Kepala Bapelitbang Kabupaten Solok Nafri, S.T., M.T., M.Sc.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Solok H. Candra menegaskan bahwa sinkronisasi dan pemutakhiran data merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh program bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Solok bersama BPS, Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta para petugas lapangan terus melakukan pembenahan dan verifikasi data secara menyeluruh.
“Alhamdulillah, untuk wilayah Sumatera Barat, Kabupaten Solok termasuk daerah yang cukup baik dalam melakukan update dan pemutakhiran data. Ini berkat kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah, BPS, Dinas Sosial, serta teman-teman PKH dan petugas lapangan,” ujar Wabup Candra.
Ia menjelaskan, validasi data menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial agar tidak salah sasaran.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok juga melakukan langkah transparansi melalui program labelisasi rumah penerima bantuan sosial. Kebijakan tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja penerima bantuan pemerintah.
“Berdasarkan laporan dari Ibu Kadis Sosial, bersama Bapak Bupati kami turun langsung ke lapangan dan melakukan labelisasi rumah penerima bantuan. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi,” ungkapnya.
Langkah tersebut, lanjut Wabup, ternyata mendapat respons positif dari masyarakat. Bahkan, setelah dilakukan labelisasi, lebih dari 1.300 warga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan karena merasa sudah mampu secara ekonomi.
“Alhamdulillah, setelah dilakukan labelisasi, lebih dari 1.300 orang dengan kesadaran sendiri tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah. Ini menjadi gebrakan luar biasa dari Dinas Sosial bersama BPS dan para pendamping PKH,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Solok Bambang Suryanggono menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang telah terbangun antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan BPS selama ini.
Ia berharap kerja sama tersebut terus diperkuat demi meningkatkan kualitas data pembangunan daerah serta mendukung berbagai program pemerintah yang berbasis data akurat.
“Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan semakin solid. BPS tentu membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar semangat memperbaiki berbagai indikator pembangunan dapat terus berjalan,” ujar Bambang.
Di akhir pertemuan, Wakil Bupati Solok kembali menegaskan bahwa data yang valid dan terverifikasi menjadi fondasi utama dalam menjalankan program-program pemerintah, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Solok.
“Dengan data yang valid dan terverifikasi, Insya Allah seluruh program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dapat berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Wabup Candra.(Roni Akhyar)
