Kabupaten Solok, Denbagus.co—Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung C Sekretariat Daerah, Selasa (31/3/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan serta penetapan prioritas pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD Tahun 2027.
Musrenbang tersebut menghimpun berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan secara berjenjang, mulai dari tingkat nagari hingga kabupaten. Seluruh usulan yang masuk kemudian diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan yang diusulkan.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I menegaskan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2027 mengusung tema “Penguatan Landasan Transformasi Daerah yang Berintegritas dan Berdaya Saing”. Ia menyebutkan bahwa RKPD merupakan tahapan krusial dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, Musrenbang RKPD berperan sebagai wadah strategis untuk menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan lintas sektor. Tahun 2027 juga menjadi tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok 2025–2029, sehingga diperlukan konsistensi dalam menjalankan arah pembangunan sesuai visi dan misi daerah.
Adapun visi pembangunan Kabupaten Solok yaitu “Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera”, yang dijabarkan melalui sejumlah misi utama, antara lain peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dan berintegritas, penguatan sumber daya manusia yang kompetitif, pemberdayaan masyarakat berbasis adat dan budaya, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi nagari.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan Kabupaten Solok tahun 2027 sebagai arah implementasi kebijakan strategis daerah. Program tersebut meliputi pengembangan kawasan Gunung Talang sebagai destinasi wisata berkelas dunia, pengembangan Nagari Creative Hub sebagai pusat inovasi dan ekonomi kreatif, serta pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan.
Selain itu, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu di kawasan TKHW, penguatan sektor olahraga dan kepemudaan melalui pemberdayaan generasi muda, serta peningkatan layanan kesehatan masyarakat termasuk percepatan penanganan stunting.
Upaya peningkatan Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi prioritas, disertai dengan penguatan implementasi nilai-nilai agama dan budaya berdasarkan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Di sektor pertanian, peningkatan produktivitas akan didorong melalui program unggulan Sawah Pokok Murah sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan daerah.
Lebih lanjut, Wakil Bupati juga menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen mulai tahun 2027. Kebijakan ini dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan struktur anggaran daerah.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Agus Syahdeman, menyampaikan bahwa tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam APBD kabupaten. Oleh karena itu, pihaknya di tingkat provinsi siap mendorong dan memperjuangkan usulan-usulan prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Dukungan tersebut turut diapresiasi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Syefdinon. Ia menilai sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi merupakan langkah positif dalam mempercepat pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Solok.
Syefdinon juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi ke depan, mengingat peran strategis kolaborasi lintas pemerintahan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan. Ia pun menyatakan komitmennya untuk turut berkontribusi, terlebih sebagai putra daerah yang kini mengemban amanah di tingkat provinsi.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah kabupaten dan provinsi, diharapkan berbagai program prioritas dan aspirasi masyarakat dapat direalisasikan secara bertahap, guna mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Solok.(Roni Akhyar)
