Kota Solok, Denbagus.co-Dalam rangka sosialisasi dan Bimtek Asistensi Peningkatan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), Wakil Wali Kota Solok, Dr.H.Ramadhani Kirana Putra, SE, MM menerima perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, bertempat di Akmal Room Bappeda Kota Solok, Selasa (30/1/2024).
Turut hadir, Kepala BPKP Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Solok, serta seluruh peserta Asistensi IEPK.
IEPK merupakan sebuah upaya untuk mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi. IEPK sendiri tersusun atas 3 (tiga) pilar, yaitu Kapabilitas yang didukung Komitmen, Rapstragah yang didukung Internalisasi dan Penanganan Kejadian yang didukung konsistensi
Mengawali sambutannya, Wawako mengatakan bahwa pada saat ini tantangan dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah cukup banyak dan komplek, oleh karena itu setiap perangkat daerah harus menggunakan sistem untuk mengatur kegiatan operasionalnya, dengan menggunakan sistem yang baik maka perangkat daerah bisa mencegah terjadinya kesalahan, kegagalan serta penyimpangan yang mungkin terjadi. Salah satunya dengan menggunakan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
Lebih lanjut Wawako menyampaikan, IEPK merupakan sebuah model pengukuran efektivitas pengendalian korupsi dilingkungan pemerintah yang memberi pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau pengendalian korupsi yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat serta daerah melalui pengelolaan resiko korupsi.
”Pemerintah Kota Solok akan berusaha keras untuk terus menerapkan tata kelola yang baik dalam setiap tingkatan maupun lembaga, Penerapan IEPK bisa dijadikan basis data perbaikan tata kelola dimasa depan sebagai dasar untuk penyusunan manajemen resiko dan pengendalian pada isu pencegahan korupsi, serta dasar dalam penentuan identifikasi permasalahan korupsi,” ungkap Wawako.
“Kami yakin dan percaya dengan dilandasi dengan sikap disiplin dan dedikasi yang tinggi akan tugas yang dibebankan kepada setiap OPD, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab,” tambahnya.
”Kepada Perwakilan BPKP Perwakilan Sumbar kami berharap agar dapat memberikan asistensi dengan metode dan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta, sehingga materi asistensi baik teori mapun praktek dapat diterima dengan baik, dan tujuan dari kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik serta mencapai hasil yang optimal,” tutup Ramadhani.(Ami)
