Jakarta, DenBagus.co—Beranjak dari banyaknya laporan dan keluhan masyarakat, serta pernah punya pengalaman sendiri terhadap banjir di jalanan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat. Anggota Komisi V DPRI RI Athari Gauthi Ardi minta Kementerian PUPR RI untuk mencarikan solusi untuk mengatasi banjir yang seringkali mengganggu pemukiman warga dan pengguna jalan disana.
Hal itu disampaikan Athari, ketika Rapat Evaluasi Pelaksanaan Infrastruktur dan Transportasi Mudik Lebaran 2023 dengan Kementerian PUPR RI, Kementerian Perhubungan, Kepala BMKG, Kepala BMKG, Kepala Basarnas dan Kakorlantas Polri ruang sidang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
“Pak menteri, ada satu catatan lagi masalah banjir, di pulau punjung Kabupaten Dharmasraya. Pas saya kesana, itu jalur dua saya lihat tidak ada drainasenya. Saya yang lihat juga bingung, ini jalan dibangun kok nggak ada drainasenya? Saya pikir itu salah satu permasalahannya,” tutur Athari presentasikan di depan Kementerian PUPR RI.
“Saya meninjau langsung pak, waktu itu saya ke Dharmasraya, lalu saya lihat itu jalan nggak ada drainase, tentu kalau hujan airnya meleber ke jalan. Jadi mohon pak, karena ini jalan nasional, tentu tepat saya sampaikan disini karena ini tanggungjawab pusat”. Imbuh Athari lagi.
Berdasarkan kondisi tersebut Athari menyampaikan permohonan agar kementerian PUPR segera bertindak memberikan solusi, mengingat dalam waktu dekat juga akan masuk musin lebaran Idul Adha, dimana mobilitas masyarakat dijalanan akan kembali tinggi. Dan jika tidak ada perbaikan, tentunya tidak saja mengganggu pengguna jalan, tetapi luapan air jalan akan menggangu pemukiman warga.
“Sebentar lagi ini kan Idul Adha pak, bakalan rame lagi di Sumatera Barat. Jadi kalau bisa, banjir di Dharmasraya ini segera di cek kesana. Karena kemaren itu korbannya sampai ribuan, karena disitu juga ada pemukiman masyarakat, ada pasarana umumnya lainnya, seperti ada sekolah. Jadi saya harap ini bisa mendapat solusi yang cepat dari kementerian PUPR,” ujar Athari kepada pihak Kementerian PUPR RI. (Tini)
